Hambatan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur

Hambatan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur

hambatan

Kerjasama pemerintah dan swasta diperlukan untuk kelancaran pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Peran swasta dalam partisipasinya untuk membangun dan mengadakan fasilitas pelayanan publik dinilai lebih efektif dibandingkan dengan meminjam dana asing yang membutuhkan proses panjang dan juga bisa beresiko menimbulkan campur tangan asing dalam membuat formula kebijakan. Memanfaatkan dana yang tersedia lokal dari badan-badan usaha swasta artinya pembangunan bisa cepat dilaksanakan dan akhirnya selesai dan dinikmati oleh semua pemangku kepentingan atau stakeholders. Menjalin kerjasama pemerintah dan swasta juga lebih aman karena beban resiko finansial dan juga proyek menjadi tanggungan kedua belah pihak sehingga teralokasikan dengan baik.

Sayangnya, program kerjasama pemerintah dan swasta untuk membangun infrastruktur di Indonesia masih dinilai oleh banyak pengusaha memiliki beberapa kekurangan. Meski pemerintah sudah terus berusaha untuk melengkapi peraturan dan perundangan yang mengatur mengenai jaminan infrastruktur, kelembagaan finansial dan juga kelembagaan lain yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Beberapa kelemahan yang masih jadi PR baik untuk pemerintah maupun badan usaha swasta untuk menjalankan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktu antara lain adalah:

  1. Peraturan yang menyinggung dan membahas mengenai pembangunan infrastruktur dan legalitas bagi pemerintah untuk menjalankan kerjasama dengan sektor swasa dinilai masih tumpang tindih.
  2. Legislasi RUU pengadaan lahan yang masih terhambat dan belum ada poin yang menyatakan jaminan pemerintah untuk mengganti biaya investasi kepada swasta apabila terjadi ketersendatan pembangunan.
  3. Banyaknya sektor yang tidak menjadi perhatian masyarakat dalam menyerahkan proyek kepada pihak swasta untuk digarap, misalnya saja jalan keluar untuk isu ekonomi dan sosial kepada masyarakat sekitar pembangunan proyek.
  4. PJPK sebagai lembaga Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dianggap kurang berkomitmen untuk menjaga kerjasama pemerintah dan swasta dengan seringnya membangun infrastruktur dengan menggunakan APBN bukannya ditawarkan pada pihak swasta.
  5. Masih rendahnya pemahaman mengenai program kerjasama pemerintah dan swasta terutama di tingkat pemerintah daerah yang membuat kerjasama pembangunan berjalan menjadi tidak efektif, adanya dualisme pengelolaan proyek, dan pengembalian nilai investasi yang rendah.

Sumber : PTSMI