Indonesia Membutuhkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk Membangun Infrastruktur

Indonesia Membutuhkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk Membangun Infrastruktur

Tidak ada yang meragukan bahwa Indonesia membutuhkan infrastruktur yang lebih banyak dan lebih baik. Meskipun telah mengurangi subsidi BBM, anggaran pemerintah tetap tidak cukup untuk membayar semua investasi yang diperlukan dan direncanakan. Namun, sebenarnya hal itu bisa disiasati dengan menggunakan keuangan sektor swasta.

Kerjasama pemerintah dan swasta ini merupakan kesepakatan komersial dimana konsorsium swasta yang terdiri dari perusahaan konstruksi, perusahaan yang beroperasi dan pemodal menyanggupi untuk membiayai dan membangun aset yang akan digunakan oleh pemerintah dan masyarakat umum.

Sayangnya, hal ini seringkali disalahpahami sebagai upaya privatisasi. Padahal sebenarnya konsesi kerjasama ini tidak melibatkan keterasingan sumber daya, ini hanyalah sarana untuk menciptakan aset baru yang akan memungkinkan sumber daya didistribusikan secara lebih efektif kepada masyarakat. Sementara itu, beberapa orang tidak peduli apakah sumber daya tersebut dioperasikan oleh pemerintah atau swasta selama mereka masih bisa menggunakannya dengan baik dan tanpa hambatan.

Sejak awal tahun 2000-an, pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan yang pro terhadap jenis kerjasama ini, meskipun masih sedikit proyek yang sudah direalisasikan. Hanya ada sedikit contoh proyek yang sukses seperti jalan tol dan sektor listrik, namun banyak proyek lainnya yang gagal membuat kemajuan seperti transportasi umum dan air.

Hal ini biasanya berhubungan dengan pembebasan lahan yang telah mempengaruhi semua jenis proyek infrastruktur dan menghambat kerjasama antara pemerintah dengan swasta seperti ruas jalan tol trans Jawa dan IPP Jawa Tengah. Selain itu, pemerintah selalu kesulitan dalam menyepakati jumlah subsidi yang diperlukan, bahkan sebelum putusan pengadilan. Apalagi dengan kerangka anggaran saat ini yang sulit untuk membuat komitmen kontrak tahunan dan ketidakjelasan dalam penyaluran subsidi melalui pemerintah provinsi.

Keputusan Presiden Nomor 38/2015 tentang kerjasama pemerintah dan swasta merupakan kemajuan. Keppres ini menawarkan kerangka kerja yang lebih jelas dalam menerima proposal yang tidak diminta dan membawa konsep tersebut ke sektor baru. Akan tetapi, Keppres ini tidak membahas semua persyaratan untuk membuat kontrak dengan sektor swasta padahal panduan rinci lebih lanjut tentang ketentuan kontrak sangat diperlukan.

Hal tersebut menyebabkan sektor swasta internasional, yang semula bersemangat dengan peluang besar yang ada di Indonesia dan tertarik dengan potensi  ekonomi Indonesia, menjadi bingung dengan ketidakjelasan tentang proyek mana yang akan ditenderkan.

Dari sini, pemerintah menghadapi tantangan yang kompleks yang memerlukan strategi dalam memajukan program kerjasama dengan swasta.