Jenis-Jenis Pinjaman Pemda

Jenis-Jenis Pinjaman Pemda

Untuk mempercepat proses pembangunan sebuah daerah, maka diperlukan dana yang cukup besar. Lalu bagaimana jika dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tersebut kurang. Tentunya Pemda atau Pemerintah Daerah tersebut harus mencari dana tambahan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Hal ini juga telah disahkan oleh Peraturan Pemerintah no. 30 yang dikeluarkan tahun 2011 dan juga berdasarkan Undang-undang no 33 yang dbuat pada tahun 2004.

Ada beberapa jenis pinjaman Pemda yang dapat dilakukan, seperti :

  1. Pinjaman jangka pendek

Yang dimaksud dengan pinjaman jangka pendek ini hanya belaku selama 1 tahun. Pemda harus membayar hutang seperti, pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan berbagai macam kewajiban lainnya dalam waktu 1 tahun, sesuai dengan perjanjian awal.

Jenis pinjaman seperti ini biasnaya dilakukan untuk mentupi kekurangan pada kas daerah tersebut.

  1. Pinjaman jangka menengah

Jenis pinjaman ini mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Pemda harus melunasi hutang, seperti pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan berbagai macam kewajiban lainnya dalam kurun waktu tertentu, dalam hal ini tidak lebih dari masa jabatan gubernur, walikota atau bupati yang menjabat kala itu. Jika sudah mendekati akhir masa jabatan, maka hutang tersebut harus segera dilunasi.

Dana pinjaman seperti ini biasanya digunakan utnuk mendanai berbagai macam pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan untuk kas daerah.

  1. Pinjaman jangka panjang

Pinjaman ini mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahu anggaran. Dalam hal ini Pemda harus melunasi hutang yang ada tersebut, seperti pinjaman pokok, bunga pinjaman, dan berbagai macam kewajiban lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dana seperti ini biasanya digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan untuk proyek investasi, baik dalam bidang sarana dan prasarana, yang berfungsi untuk menyediakan layanan publik. Adapun kriterianya adalah :

  • Proyek investasi tersebut harus menghasilkan penerimaan langsung atau pendapatan, untuk APBD yang membantu membangun sarana dan prasarana tersebut.
  • Proyek tersebut juga dapat menghasilkan penerimaan tidak langung, dalam hal ini adalah penghematan untuk belanja APBD, yang seharusnya dikeluarkan ketika melakukan kegiatan tersebut.
  • Proyek invetasi pinjaman Pemda tersebut harus memberikan manfaat untuk ekonomi dan sosial di daerah tersebut.