Prinsip Pinjaman Daerah

Prinsip Pinjaman Daerah

Ada kalanya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pemerintah daerah. Karena ada banyak sekali hal yang diurus pada tingkat daerah sehingga dengan demikian pemerintah tidak mendapatkan cukup dana untuk melanjutkan segala macam urusan yang dibutuhkan daerah. Jika hal itu yang terjadi maka daerah diberi kesempatan untuk melakukan peminjaman kepada pemerintah atau pihak lain yang bisa membantu daerah untuk mendapatkan tambahan dana. Nantinya daerah tentunya harus menanggung seluruh biaya untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada pihak yang memberikan pinjaman tersebut. Dalam hal pinjaman daerah ini ada beberapa hal yang menjadi prinsip yang mesti diketahui jika suatu daerah akan melakukan suatu pinjaman kepada pihak lain:

pinsip-pinjaman-daearh

Prinsip Pertama

Daerah boleh melakukan peminjaman dana pada pihak lain apabila mengalami kekurangan dana pada kas yang dimilikinya. Namun tentunya untuk melakukan peminjaman dana ini maka daerah harus melakukannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan berdasarkan dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pihak lain yang dimaksud yang dapat memberikan pinjaman adalah pemerintah, daerah tidak dapat secara langsung meminjam dana dari pihak luar negeri, namun hal itu bisa dilakukan apabila pemerintah meminjamkannya terlebih dahulu dari luar negeri lalu kemudian meminjamkannya kepada pihak daerah. Dalam jangka waktu tertentu daerah harus dapat melunasi seluruh pinjamannya itu.

Prinsip Kedua

Sama juga seperti kebutuhan yang sering kita butuhkan, daerah pun banyak kebutuhan untuk seluruh warganya. Entah itu dalam rangka pembangunan atau perbaikan. Fasilitas masyarakat dalam daerah itu yang kerap kali menghabiskan banyak dana sehingga akhirnya kas yang dimiliki oleh daerah tidak dapat mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Maka dari itulah pada saat yang demikian dibutuhkan sebuah pinjaman kepada daerah sehingga daerah tetap dapat melaksanakan semua kebutuhan untuk masyarakatnya. Namun pinjaman yang dilakukan daerah tidak boleh melebihi batas APBD, ditakutkan jika melebihi maka daerah tidak akan mampu membayarnya kembali, karena yang dinamakan pinjaman tentunya harus dikembalikan dalam waktu tertentu.